Poskup 030506

Sikka dapat bantuan beras

Maumere, PK
Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) membantu beras sebanyak 9.210 ton guna mengatasi rawan pangan akibat bencana alam dan berdampak pada gagal panen di Kabupaten Sikka. Pemberian beras dalam bentuk proyek padat karya.
Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, mengemukakan hal ini saat ditemui di gedung DPRD Sikka usai rapat Dewan, Senin (1/5). Bupati Longginus mengatakan, saat ini Pemkab Sikka sementara mengurus agar beras bantuan rawan pangan itu bisa segera diperoleh. "Dari proposal yang kami ajukan ke pemerintah pusat, sudah ada jawaban dimana pemerintah membantu beras sebanyak 9.210 ton. Beras ini untuk rawan pangan akibat bencana angin, hujan dan gagal panen," ujarnya.
Dikatakannya, pemberian beras rawan pangan ada mekanismenya, yakni diberikan dalam bentuk proyek padat karya. "Namun untuk distribusi, pemerintah pusat sudah memutuskan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM). Alasannya, pemerintah punya tugas rutin sehingga tidak bisa sepenuhnya menangani distribus beras. Karena itu, dipercayakan pihak LSM sehingga lebih terfokus," katanya.
Mengenai LSM yang dipercayakan pemerintah, Bupati Longginus mengatakan, pemerintah belum menetapkan karena ada mekanisme untuk penetapan kerja sama.
Sebelumnya, dalam laporan hasil kunjungan tim DP RD Sikka di wilayah Kecamatan Paga, Mego, Nita dan Kecamatan Palue, serta Kecamatan Bola, Waigete, dan Kecamatan Talibura bahwa terjadi gagal panen hampir pada semua wilayah sehingga perlu segera pendataan dan diberikan bantuan darurat dalam bentuk proyek padat karya rawan pangan ke masyarakat. (ira)

Warga Pruda minta bangun deker

Maumere,PK
Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Pruda, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Franz Juking, minta pemerintah setempat agar segera menangani deker yang putus di desa itu sejak dua bulan lalu akibat diterjang banjir. Pasalnya, aktivitas warga desa terganggu akibat putusnya deker itu. Saat ini, warga telah memasang balok batang kelapa agar jalan bisa dilalui kendaraan, namun risikonya sangat tinggi.
Juking mengungkapkan hal itu saat ditemui di Maumere, Jumat (28/4). Menurut Wakil Ketua Persiapan Pembentukan Kecamatan Waiblama ini, arus lalu lintas pada ruas jalan Nangahale-Pruda saat ini agak tersendat akibat putusnya deker yang terletak di Dusun Pleat-Desa Tanarawa setelah diterjang banjir dua bulan lalu.
"Kegiatan masyarakat untuk menjual hasil perkebunan sedikit terganggu karena putusnya deker tersebut. Meski secara swadaya masyarakat telah memasang kayu balok dari batang kelapa, tapi risikonya masih sangat besar. Kalau kendaraan dengan muatannya cukup banyak melewati tempat itu, terpaksa muatannya harus diturunkan dan diangkat dengan tenaga manusia hingga ke ruas jalan di seberang baru dimuat lagi di atas kendaraan. Kendaraaan yang melalui batang kelapa itu harus dalam posisi tidak terlalu berat," katanya
Juking menyebutkan, sejak deker putus, masyarakat sudah beberapa kali melaporkan bahkan telah mengukur deker yang ambruk itu dimana panjangnya antara empat hingga lima meter dengan kedalaman kurang lebih tiga meter. "Anggota Dewan sempat datang melihat kondisi berisiko tinggi ini. Karena itu, kami minta pemerintah bisa memperhatikan kondisi ini," katanya.
Lebih lanjut dikatakan, akibat ambruknya deker tersebut, pembangunan sekolah, yakni SD Ri’i Dueng, di Desa Pruda yang sekarang sementara dibangun agak tersendat pengerjaannya karena kendaraan yang memuat pasir tidak bisa melalui jalan yang dibuat dari balok kelapa itu.
Juking mengatakan, pihak Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Sikka sudah meninjau lokasi itu dan mereka mengaku ruas jalan itu tidak bisa hanya dibangun bronjong tapi harus dibangun deker. Karena itu, Dinas Kimpraswil minta masyarakat untuk bersabar beberapa waktu ke depan baru bisa dibangun deker permanen. (ira)

Kecamatan Paga perlu dimekarkan

Maumere, PK
Tim anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sikka asal daerah pemilihan II dari Paga, Megeo, Nita dan Palu’e, mengatakan bahwa ada aspirasi masyarakat dari Kecamatan Paga agar daerah itu perlu dimekarkan. Sementara dari Kecamatan Palu’e masyarakat mengharapkan dibangun sebuah sekolah menengah pertama (SMP).
Demikian laporan hasil kunjungan anggota DPRD Sikka yang dipaparkan dalam sidang paripurna IV masa sidang II tahun 2006, di gedung DPRD Sikka, Senin (1/5). Hasil kunjungan dibacakan Gabriela Paulina Mako, S.Pd.
Mako menjelaskan, dalam pertemuan di Kantor Camat Paga, Kamis (6/4) masyarakat memberikan anspirasi tentang pemekaran Kecamatan Paga melipunti beberapa desa. Di Kecamatan Palu’e khususnya dibidang pendidikan masyarakat memiliki antusias cukup tinggi untuk dibangun sebuah SMP walau di sisi lain masyarakat kecewa atas terlantarnya SD kaki Oka Cere akibat ketiadaan peralatan sekolah dan tenaga pengajar sehingga aktivitas di sekolah itu tidak berjalan.
Masih di Kecamatan Palue, jelas Mako, dari sejumlah evaluasi terhadap pelaksaaan proyek yang dilaksanakan berbagai rekanan, hampir seluruhnya mengalami kegagalan sehingga masyarat di Palue berharap adanya kebijakan pemerintah agar proyek dilaksanakan dengan sistem swakelola.
Di bidang ekonomi dan keuangan, kata Mako, aspirasi dari daerah pemilihan II di antaranya alokasi anggaran yang belum berpihak pada rakyat yang dibuktikan dengan komposisi belanja publik yang kecil untuk kebutuhan dasar masyarakat. Diharapkan pemerintah dan DPRD Sikka memiliki keberanian dan kemaunan politik untuk melakukan reformasi anggaran yang sedikit lebih besar demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. (ira)